Saturday, 26 September 2009
Pemprovsu dan Kabupaten/Kota secara serentak menerima CPNS TA 2009 Oktober mendatang. Sama seperti sebelumnya, peluang suap menyuap terhadap penerimaan CPNS kali ini diprediksi makin besar.
Terlebih Pemprovsu mempersilakan Kabupaten/Kota menjalin kerjasama ke universitas lain di luar USU, seperti UI dan UGM. Alasannya hal itu merupakan hak Kabupaten/Kota sebagai daerah otonom untuk menentukan kemana akan menjalin kerjasama, sedangkan Pemprovsu hanya berhak sebagai pengawas.
Arsyad Lubis MM, Kepala BKD Pemprovsu Jumat (25/9) mengatakan pihaknya mempersilahkan Kabupaten/Kota kemanapun menjalin kerjasama asalkan berstatus Universitas Negeri. Sekalipun bila bekerjasama ke universitas di luar Sumut, seperti ke Jawa akan semakin memperlebar peluang “permainan”.
“Itu ketentuannya. Kabupaten/Kota dibenarkan menjalin kerjasama dengan pihak ketiga asalkan berstatus Universitas Negeri, karena mereka Kabupaten/Kota sebagai daerah otonom,” ucapnya.
Terkait kemungkinan peluang sogok-menyogok, Pemprovsu hanya bisa mengawasi dan melaporkan ke pemerintah pusat bila ada ditemukan permainan. “Kalau ditemukan, kita sebagai wakil pemerintah pusat akan melaporkan ke Menpan, sehingga diproses secara hukum,” katanya.
Namun dia mengatakan selagi tim pembuat soal, pemeriksa soal dan penentu ranking bekerja sesuai prosedur, kemungkinan terjadinya kongkalikong itu tipis. “Kalau tim ini bekerja sesuai prosedur kemungkinan peluang sogok-menyogok makin kecil,” tandasnya.
Kini, urai dia, Pemprovsu akan mengundang Kabupaten/Kota 7 Oktober untuk menentukan kapan dimulai pendaftaran, ujian dan pengumuman hasil sehingga penerimaan bisa digelar serentak. “Kita akan mengundang Kabupaten/Kota 7 Oktober untuk membicarakan hal ini. Kapan dimulai pendaftaran, ujian dan penentuan hasil,” katanya.
Sementara itu, anggota DPRD Sumut dari fraksi PDIP Syamsul Hilal mengatakan, Pemprovsu harus belajar dari kejadian tahun-tahun sebelumnya. Harus berusaha merangkul Kabupaten/Kota untuk sejalan dengan Pemprovsu kerjasama dengan USU dalam penerimaan CPNS. “Sedangkan dikontrol Pemprovsu saja masih ada Kabupaten/Kota yang bermain, konon lagi dibiarkan,” katanya.
Dikatakan, apapun ceritanya Pemprovsu harus berusaha agar mengajak Kabupaten/Kota kerjasama dengan USU, sebab bila ada Kabupaten/Kota menjalin kerjasama dengan universitas luar, seperti UI dan UGM disinyalir mempunyai tujuan dan maksud-maksud tertentu sehingga rawan praktik sogok-menyogok.
“Kenapa harus ada yang ke kerjasama ke UI, misalnya? Kan ini tanda tanya besar? Dan tidak tertutup kemunginan hal seperti ini merupakan upaya penyimpangan. Pemprovsu harus berusaha agar Kabupaten/Kota jangan lari ke universitas di luar Sumut, karena dikhawatirkan rawan permainan,” jelasnya.
Sekadar diketahui, penerimaan CPNS di lingkungan Pemprovsu tahun 2009 ini sebanyak 589 orang. Terdiri dari 331 tenaga honorer, 208 tenaga teknis dan 50 tenaga kesehatan, seperti dokter, Akademi Kebidanan (Akbid) dan Akademi Keperawatan (Akper).
Sedangkan untuk Kabupaten/Kota, sebut Arsyad, sesuai kebutuhannya. Bila Kabupaten/Kota belum membutuhkan PNS mereka tidak dipaksakan untuk menerima CPNS.
